Beranda › Panduan › LPSE Badan Otorita Pantai Utara Jawa 2026: Tender Cepat, Seleksi Konsultansi, dan Pengadaan Langsung

LPSE Badan Otorita Pantai Utara Jawa 2026: Tender Cepat, Seleksi Konsultansi, dan Pengadaan Langsung

Panduan Sigaptender · Diperbarui 17 November 2026 · 6 menit baca

Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa adalah instansi yang baru mulai berbelanja lewat sistem pengadaan elektronik, sehingga jumlah paketnya masih sedikit. Meski begitu, 12 paket yang tercatat di Sigaptender untuk tahun anggaran 2026 sudah memperlihatkan pola yang jelas: renovasi kantor dan jasa penunjang lewat tender cepat, kajian dan perencanaan lewat seleksi konsultansi, lalu rangkaian pengadaan langsung konsultansi sekitar Rp100 juta sejak Oktober. Panduan ini merangkum paket-paket itu, siapa penyedia yang paling cocok, dan apa yang perlu disiapkan sebelum paket berikutnya tayang.

Di Mana Paket Badan Otorita Pantura Tayang?

Paket instansi ini diproses di sistem pengadaan elektronik (SPSE) pada portal nasional INAPROC. Ada satu hal teknis yang mudah terlewat: di data kami, paketnya tercatat dengan dua nama satuan kerja. Paket Juni sampai Juli 2026 memakai nama "Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa", sedangkan paket sejak akhir Agustus memakai nama "Sekretariat Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa". Bila Anda menyaring paket dengan nama instansi lengkap, pakai kata kunci yang mencakup keduanya, misalnya "Pantai Utara Jawa".

Paket tender dan seleksi muncul di daftar tender, sedangkan pengadaan langsung muncul di daftar non-tender. Hubungan LPSE, SPSE, dan INAPROC dijelaskan di panduan pengertian dan fungsi LPSE.

Gambaran 12 Paket Tahun Anggaran 2026

Hingga 17 November 2026, Sigaptender mencatat 12 paket Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa untuk tahun anggaran 2026. Paket pertama masuk data kami pada Juni 2026. Tanggal yang kami sebut di panduan ini adalah tanggal paket tercatat di data kami, bukan jadwal resmi dari instansi.

MetodeJumlah paketJenis pekerjaanNilai HPS tercatat
Tender cepat, harga terendah sistem gugur42 pekerjaan konstruksi, 2 jasa lainnyasekitar Rp323 juta sampai Rp4 miliar
Seleksi, kualitas dan biaya3jasa konsultansi badan usaha non konstruksisekitar Rp353 juta sampai Rp1,38 miliar
Pengadaan langsung5jasa konsultansi badan usaha non konstruksisekitar Rp99,4 juta sampai Rp100 juta

Tidak ada paket pengadaan barang di daftar ini, dan tidak ada paket konsultan perorangan. Semua paket konsultansi ditujukan untuk badan usaha. Arti HPS dan cara membacanya dibahas di panduan apa itu HPS dalam tender.

Tender Cepat: Renovasi Kantor dan Jasa Penunjang

Empat paket memakai tender cepat dengan pascakualifikasi satu file. Dua di antaranya renovasi ruang kerja. Renovasi lantai 1 dengan HPS sekitar Rp4 miliar tercatat pada Juni 2026, lalu berstatus batal. Pada September, muncul paket renovasi ruang kerja lantai 2 dengan HPS sekitar Rp3,2 miliar yang kemudian selesai. Keduanya paket berbeda, dan data kami tidak mencatat paket lantai 1 diulang. Pola tender batal dan langkah yang biasanya menyusul dibahas di panduan tender gagal dan tender ulang.

Dua paket lain berupa jasa lainnya. Yang terbesar adalah honorarium pramubakti, tenaga kebersihan, dan pengemudi dengan HPS sekitar Rp2,1 miliar, tercatat akhir Agustus. Satu lagi peningkatan kapasitas kinerja sumber daya manusia senilai sekitar Rp323 juta. Bagi penyedia tenaga alih daya dan jasa kebersihan, paket honorarium ini layak dipantau karena kebutuhan semacam itu umumnya berulang setiap tahun anggaran. Persiapannya dibahas di panduan ikut tender jasa kebersihan.

Tender cepat umumnya hanya terbuka bagi penyedia yang data kualifikasinya sudah tercatat di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), dan evaluasinya lebih menekankan harga. Jadwalnya juga lebih pendek dibanding tender biasa. Jadi, data SIKaP sebaiknya sudah lengkap sebelum paket tayang, bukan setelahnya. Cek ketentuan terbaru tentang syarat tender cepat di dokumen pemilihan tiap paket.

Seleksi Konsultansi: Kajian dan Perencanaan Kawasan

Tiga paket memakai seleksi dengan metode kualitas dan biaya serta prakualifikasi dua file. Isinya mencerminkan tahap awal sebuah lembaga baru:

  • Penyusunan dokumen penyiapan proyek PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) Pantura Jawa, HPS sekitar Rp1,38 miliar.
  • Kajian awal rekayasa sosial di Kabupaten Demak, HPS sekitar Rp353 juta.
  • Penyempurnaan rencana induk pengelolaan pantai utara Jawa, HPS sekitar Rp356 juta.

Ketiganya cocok untuk konsultan perencanaan wilayah, kajian sosial, dan penyiapan proyek berpembiayaan luar negeri. Karena memakai prakualifikasi, ada tahap seleksi kualifikasi sebelum penyusunan penawaran, sehingga pengalaman sejenis dan tenaga ahli perlu sudah siap di awal. Persiapan seleksi semacam ini ada di panduan ikut tender jasa konsultansi.

Pengadaan Langsung Konsultansi Sejak Oktober

Sejak pertengahan Oktober 2026, Sekretariat Badan Otorita mulai memakai pengadaan langsung untuk jasa konsultansi badan usaha. Lima paket tercatat, semuanya bernilai sekitar Rp99,4 juta sampai tepat Rp100 juta: pemetaan pemangku kepentingan dari kelompok pemerintah, akademisi, LSM, dan pihak ketiga; peta proses bisnis level 3; risk register; risk implementation; serta penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Daftar ini cocok untuk konsultan manajemen, tata kelola, dan manajemen risiko berskala kecil. Pada 17 November, satu paket sudah selesai dan empat masih berjalan, dua di antaranya baru tercatat 16 November. Nilai yang mengumpul di sekitar Rp100 juta sejalan dengan batas pengadaan langsung jasa konsultansi yang umumnya dipakai dalam aturan pengadaan pemerintah. Batas itu pernah berubah, jadi cek ketentuan terbaru.

Dalam pengadaan langsung, pejabat pengadaan umumnya mengundang penyedia yang dinilai mampu, lalu melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi. Paket yang sudah tayang biasanya bukan lagi kesempatan untuk mendaftar. Alurnya dibahas di panduan pengadaan langsung untuk usaha kecil, dan pola serupa di instansi lain bisa Anda bandingkan di panduan LPSE Kemenko Pemberdayaan Masyarakat 2026.

Cara Menyiapkan Diri untuk Paket Berikutnya

Karena instansinya masih baru, jumlah paket tahun depan belum bisa diperkirakan dari data satu tahun. Yang bisa dilakukan sekarang adalah memastikan Anda siap ketika paket tayang:

  1. Lengkapi akun SPSE dan data kualifikasi di SIKaP. Langkahnya ada di panduan cara daftar LPSE.
  2. Cocokkan bidang usaha dengan jenis paket, terutama untuk konsultansi dan konstruksi. Lihat panduan KBLI untuk vendor pengadaan.
  3. Baca ruang lingkup di dokumen paket, bukan hanya judulnya. Judul seperti "Risk Register" tidak menjelaskan keluaran yang diminta. Panduan membaca dokumen tender membantu menemukan bagian yang perlu dicek lebih dulu.

Instansi berstatus otorita lain punya pola belanja berbeda. Otorita Ibu Kota Nusantara, misalnya, dibahas di panduan LPSE OIKN 2026. Paket konsultansi dari berbagai instansi juga bisa Anda lihat di daftar tender konsultan.

Paket Badan Otorita Pantura muncul jarang dan sebagian berjalan cepat. Agar tidak terlewat, Anda dapat mendaftar gratis di Sigaptender, mengisi kata kunci seperti "Pantai Utara Jawa", renovasi kantor, atau kajian rencana induk, lalu menerima notifikasi ketika paket yang cocok tercatat. Keputusan menawar tetap di tangan Anda setelah membaca dokumen paket dan menimbang kemampuan tim.

Pantau paket yang bisa diikuti sesuai bidang usaha Anda

Daftar gratis, atur profil bidang usaha, lalu lihat paket yang masih di tahap pengumuman dan cocok dengan Anda.

Daftar Gratis →

← Kembali ke semua panduan