Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) tidak punya satu pun tender terbuka di data kami untuk tahun anggaran 2026. Semua paketnya diproses lewat pengadaan langsung, dan hampir semuanya berupa jasa konsultansi bernilai sedikit di bawah atau tepat Rp100 juta. Panduan ini merangkum 19 paket Kemenko PM yang tercatat di Sigaptender, siapa penyedia yang paling cocok, dan apa yang perlu disiapkan bila Anda konsultan perorangan atau badan usaha konsultan kecil.
Paket Kemenko PM diproses di sistem pengadaan elektronik (SPSE) pada portal nasional INAPROC, dengan nama instansi "Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat". Karena semuanya pengadaan langsung, paketnya muncul di daftar non-tender, bukan di daftar tender. Bila Anda hanya memantau menu tender, paket instansi ini tidak akan terlihat sama sekali. Hubungan LPSE, SPSE, dan INAPROC dijelaskan di panduan pengertian dan fungsi LPSE.
Hingga 16 November 2026, Sigaptender mencatat 19 entri paket Kemenko PM untuk tahun anggaran 2026. Entri pertama masuk data kami pada Juni 2026, lalu paket bertambah sedikit demi sedikit setiap bulan. Paket yang dibatalkan lalu diulang tercatat sebagai entri terpisah.
| Jenis paket | Jumlah entri | Nilai HPS tercatat |
|---|---|---|
| Jasa konsultansi perorangan non konstruksi | 11 | sekitar Rp83,2 juta sampai Rp99,8 juta |
| Jasa konsultansi badan usaha non konstruksi | 7 | sekitar Rp98,9 juta sampai Rp100 juta |
| Jasa lainnya (sewa kegiatan) | 1 | sekitar Rp162,9 juta |
Semua entri memakai metode pengadaan langsung. Nilai HPS paket konsultansi mengumpul di kisaran Rp83 juta sampai Rp100 juta, dan empat paket badan usaha bernilai tepat Rp100 juta. Pola ini sejalan dengan batas nilai pengadaan langsung jasa konsultansi yang umumnya dipakai dalam aturan pengadaan barang/jasa pemerintah. Batas tersebut pernah berubah, jadi cek ketentuan terbaru sebelum menyimpulkan. Arti HPS dan cara membacanya dibahas di panduan apa itu HPS dalam tender.
Enam dari 18 paket konsultansi berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Lima di antaranya untuk konsultan perorangan: penguatan strategi komunikasi pengentasan kemiskinan, pengembangan basis data geospasial kemiskinan, analis senior bidang kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan advokasi kebijakan pengentasan kemiskinan kepada pemerintah daerah, dan pengolahan data kemiskinan untuk perumusan kebijakan. Satu lagi untuk badan usaha, yaitu kajian pengembangan sistem pemantauan kinerja Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Paket badan usaha lainnya lebih beragam: kajian pemetaan pekerja lepas atau gig worker di Indonesia, penyusunan modul tata kelola bisnis untuk pelatihan usaha masyarakat lintas kementerian, kajian evaluasi jabatan manajerial ASN, kajian dan penyusunan buku Sekolah Rakyat, laporan pengawasan dan evaluasi program jaminan sosial semester pertama, serta draf kebijakan gerakan optimalisasi ruang publik untuk 1001 pasar rakyat. Untuk perorangan, ada juga kajian pengembangan usaha masyarakat berbasis digital melalui program Perintis Berdaya Connect di Provinsi Aceh dan pengembangan komunikasi strategis kebijakan pemberdayaan masyarakat.
Dari daftar ini terlihat siapa yang paling cocok: peneliti kebijakan sosial, analis data dan pemetaan spasial, spesialis komunikasi kebijakan, serta lembaga kajian atau konsultan manajemen kecil. Kontraktor, pemasok barang, dan penyedia jasa umum hampir tidak punya tempat di daftar Kemenko PM, kecuali satu paket sewa kegiatan yang dibahas di bawah.
Konsultan perorangan mendapat porsi lebih besar, 11 dari 18 paket konsultansi. Ini kabar baik bagi tenaga ahli independen yang belum punya badan usaha, karena paket perorangan dinilai dari keahlian dan pengalaman individu. Yang perlu disiapkan adalah riwayat pendidikan, daftar pengalaman kerja yang relevan dengan topik paket, dan dokumen pendukung yang diminta dalam dokumen pemilihan.
Paket badan usaha cenderung berupa kajian yang menghasilkan dokumen formal, seperti modul, buku, atau laporan evaluasi. Badan usaha konsultan perlu memastikan bidang usahanya sesuai dengan jenis pekerjaan. Cara mencocokkan bidang usaha dengan paket dibahas di panduan KBLI untuk vendor pengadaan. Data kami tidak memuat syarat kualifikasi rinci tiap paket, jadi rujuk dokumen pemilihan masing-masing.
Ada satu catatan tentang harga. Di daftar SPSE, nilai kontrak baru tercantum untuk dua paket badan usaha, yaitu laporan pengawasan program jaminan sosial dan kajian sistem pemantauan kinerja. Keduanya sama persis dengan HPS-nya, sekitar Rp98,9 juta dan Rp99,6 juta. Dua contoh ini terlalu sedikit untuk dijadikan patokan, tetapi menunjukkan bahwa klarifikasi dan negosiasi dalam pengadaan langsung tidak selalu berakhir dengan penurunan harga.
Pada Juni 2026, dua paket konsultan perorangan senilai sekitar Rp99,8 juta dan Rp99,7 juta berstatus dibatalkan. Dua hari kemudian, data kami mencatat dua paket dengan nilai HPS yang sama persis muncul lagi sebagai pengadaan langsung ulang dan kemudian selesai. Judul keempat entri itu hanya berbunyi "Belanja Jasa Konsultan Pengadaan Langsung Batal" dan "Belanja Jasa Konsultan Pengadaan Langsung Ulang", tanpa nama pekerjaan.
Pelajarannya, jangan menyaring paket hanya dari judul. Judul yang generik bisa menyembunyikan pekerjaan yang sesuai keahlian Anda, dan isinya baru terlihat di dokumen paket. Panduan membaca dokumen tender membantu Anda menemukan bagian ruang lingkup dan syarat yang perlu dicek lebih dulu.
Satu-satunya paket non-konsultansi adalah belanja sewa kegiatan untuk kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Madiun pada 14 November 2026, senilai sekitar Rp162,9 juta, juga lewat pengadaan langsung. Paket ini masuk data kami pada 12 November, dua hari sebelum tanggal kegiatan. Bagi penyedia sewa perlengkapan acara, jeda yang sependek ini berarti paket serupa hanya bisa dikejar bila Anda sudah siap sebelum paketnya tayang.
Dalam pengadaan langsung, pejabat pengadaan umumnya mengundang penyedia yang dinilai mampu, lalu melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Artinya, Anda tidak bisa sekadar mendaftar ke paket yang sudah tayang. Yang bisa Anda lakukan adalah memastikan akun dan data kualifikasi sudah lengkap sehingga siap ketika diundang. Mulai dari panduan cara daftar LPSE, lalu pelajari alurnya di panduan pengadaan langsung untuk usaha kecil.
Bila Anda konsultan yang mengincar paket bernilai lebih besar, pola instansi lain bisa jadi pembanding. Badan Gizi Nasional, misalnya, lebih banyak memakai seleksi konsultansi bernilai miliaran rupiah, seperti dibahas di panduan LPSE Badan Gizi Nasional 2026. Persiapan untuk seleksi semacam itu ada di panduan ikut tender jasa konsultansi, dan paket konsultansi dari berbagai instansi bisa Anda lihat di daftar tender konsultan.
Paket Kemenko PM muncul sedikit demi sedikit dan sebagian hanya tayang beberapa hari. Agar tidak terlewat, Anda dapat mendaftar gratis di Sigaptender, mengisi kata kunci seperti kajian kebijakan, data kemiskinan, atau komunikasi strategis, lalu menerima notifikasi ketika paket yang cocok tercatat. Keputusan menawar tetap di tangan Anda setelah membaca dokumen paket dan menimbang kemampuan tim.
Daftar gratis, atur profil bidang usaha, lalu lihat paket yang masih di tahap pengumuman dan cocok dengan Anda.
Daftar Gratis →